EnvyTech — JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat dampak perubahan iklim akan menembus angka Rp 2.005 triliun pada tahun 2029. Prediksi ini berlaku apabila upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan tidak optimal.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan lebih dari empat kali lipat dibandingkan estimasi kerugian pada tahun 2025, yang diperkirakan sebesar Rp 469 triliun.

Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu hambatan krusial dalam pembangunan nasional. Fenomena ini berpotensi memicu dampak ekonomi yang kian signifikan di masa mendatang.

“Proyeksi kerugian ekonomi imbas perubahan iklim diperkirakan melonjak sekitar empat kali lipat, dari Rp 469 triliun pada 2025 menjadi Rp 2.005 triliun pada 2029,” ungkap Nizhar dalam sebuah taklimat media di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

Menurut Nizhar, pembangunan kini dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit karena fenomena krisis tiga dimensi planet, meliputi perubahan iklim, penyusutan keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan.

Guna mengatasi berbagai tantangan ini, pemerintah telah memperkuat agenda mitigasi dan adaptasi iklim melalui sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut mencakup Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 serta National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.

Di samping itu, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari diwujudkan melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Pemerintah juga menggalakkan transformasi pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

Meskipun beragam kebijakan telah dirancang, Nizhar menekankan bahwa proyeksi kerugian ekonomi tersebut berpotensi menjadi kenyataan jika tidak disertai dengan tindakan konkret dan langkah lanjutan yang konsisten. Merespons hal ini, Bappenas bekerja sama dengan organisasi internasional Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030. Program ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Indonesia.

“Kolaborasi GIFT ini diharapkan mampu membuka peluang pendanaan tambahan guna mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia,” tutur Nizhar.

Melalui inisiatif ini, pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai US$ 2 miliar hingga tahun 2030. Angka ini merupakan peningkatan dua kali lipat dari total investasi yang telah terkumpul pada fase-fase program sebelumnya.

Program GIFT sendiri berfokus pada tiga peranan inti: merancang model pembiayaan hijau yang relevan dengan konteks Indonesia, memberikan dukungan kepada kementerian dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memperluas jangkauan akses terhadap beragam sumber pendanaan global.

Selain itu, inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas para pembuat kebijakan agar mereka dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pertumbuhan hijau ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.